Kapolda Jabar Beserta FKPD Provinsi Jabar Laksanakan Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilu

Bandung, lamanqu.co – Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I., melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi FKPD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Kesiapan Pemilu 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan Silaturahmi, Sinergitas dan Soliditas serta menyamakan Persepsi FKPD Provinsi Jabar guna memastikan kegiatan Pemilu 2019 agar dapat berlangsung aman, lancar dan damai di Provinsi Jawa Barat. adapun peserta rapat koordinasi dalam rangka kesiapan Pemilu 2019 berjumlah 1861 orang.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menyampaikan kegiatan rapat kesiapan Polda Jabar tersebut, guna pengamanan tahap inti pemungutan suara Pemilu 2019, yang bertempat di Sudirman Grand Ballroom Jalan Jenderal Sudirman No. 620 Bandung, Selasa (2/4/2019).

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kajati Jabar, Ketua DPRD Jabar, Hakim Tinggi Pengti Jabar, Ketua KPU Jabar, Ketua Bawaslu Jabar, Wakapolda Jabar, Pejabat Utama Kodam III/Siliwangi, Pejabat Utama Polda Jabar, Pejabat Instansi Pemerintahan Provinsi Jabar, Para Danrem dan Dandim Jajaran Kodam III/ Siliwangi, Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Jajaran Polda Jabar, Para Ketua KPU Kab/Kota se-Jawa Barat, Para Ketua Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Barat, Para Kasat Intelkam Jajaran Polda Jabar, Para Camat,Danramil dan Kapolsek Se-Jawa Barat, para Ketua Panwascam Kab/Kota se Jawa Barat, Para Ketua PPK Kab/Kota Se-Jawa Barat.

Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., dalam paparannya menyatakan bahwa situasi dan kondisi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah masyarakat yang terpolarisasi, saling curiga, pertikaian antar individu maupun kelompok, protes dan unjuk rasa anarkhis, konflik social, konflik inter dan antar agama, serangan teroris, intimidasi dan sabotase, penyelenggara Pemilu tidak netral dan tidak professional, keterlambatan distribusi logistik Pemilu, pemungutan dan perhitungan suara yang memerlukan waktu lama, dan dikatakan pula Jawa Barat adalah DPT paling besar dan rawan konflik.

Menurut Kapolda Jabar kriteria kerawanan ada 10 indikator yaitu kesiapan penyelenggara Pemilu, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, calon independen, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incumbent/petahana, partai lokal dan potensi sara.

Sementara itu kerawanan pada masa tenang adalah rapat/kampanye gelap, serangan fajar, money politik, ancaman, intimidasi, terror, penganiayaan, penculikan, sabotase dan provokasi antar pendukung. Ancaman masa pemungutan suara mengancam, menganiaya, penculikan, pembunuhan baik terhadap pemilih atau saksi, merusak TPS, surat dan kotak suara, teror, intimidasi dan lmenghalangi pemilih ke TPS, bencana alam, petugas tidak memahami tugasnya, kekurangan logistik, masyarakat tidak memahami mekanisme pencoblosan.

Sedangkan kerawanan pada masa perhitungan suara antara lain manipulasi hasil suara, pencurian kotak suara, sabotase atau teror, gangguan kamtibmas, petugas tidak professional, protes dari saksi, dan waktu yang lama. Selain itu pula harus diantisipasi kerawanan geografis bencana alam.

Kapolda Jabar menuturkan, untuk mengantisipasi dan penanggulangan kerawanan adalah melaksanakan sinergitas Polri, TNI, PPK, Panwascam dan Camat, petakan kekuatan masing-masing pendukung Paslon sebagai data awal mengantisipasi terjadinya bentrok massal, berdayakan intelejen, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendetekasi perkembangan situsasi, pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lparpol, tim sukses, dan kelompok elemen masyarakat lainnya, antisipasi terjadinya penggiringan pencoblosan dan money politik, lakukan patroli ke pemukiman, kawal pemilih sampai ke TPS, lakukan patrol cyber, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, tindak pidana konvensional lainnya, siapkan Satgas tindak Brimob dan Dalmas serta Satgas TNI di lokasi strategis dan amankan surat dan kotak suara dengan optimal. Rencanakan Operasi Mantap Brata Lodaya 2019, Pengamanan Pungut dan Hitung Suara, dilaksanakannya Latihan Gabungan TNi- Polri dan Satuan Kewilayahan, diadakannya Deklarasi Pemilu Damai 2019, serta dilaksanakannya Pergelaran Pasukan.

“Pasukan yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2019 ini adalah Polri sebanyak 24.379 personel, personel Polri Polda Jabar 22.694 personel, kemudian Satgas perbantuan TNI sebanyak 10.646 personel, dan Linmas sebanyak 242.445 personel “, pungkasnya. (um/ril)